lampiran uu 23 tahun 2014. UU No. lampiran uu 23 tahun 2014

: a. 383, TLN No. Download Free PDF View. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang. Tempat Penetapan. Mengingat : 1. Indonesia, Kementerian Keuangan. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada : Lampiran F. UU 23 Tahun 2014 Berimplikasi Terhadap Pengalihan P3D . - 6 - - 6 - 5. Tahun Anggaran 2014. Proses digitasi dilakukan dengan prinsip pendekatan, sehingga. Glosarium. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (UU) tentang Pemerintahan Daerah (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan yang. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Preview. Misal UU No. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PASAL 170 a) Pemilik/operator kapal ukuran ≥ 500 GT harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir undang-undang pemerintah daerah yang baru (UU No. Sekretariat Website JDIH. go. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). 9/PMK. Pengelolaan ruang laut di. 34 Tahun 2014. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E UUD Tahun 1945; UU No. Nomor. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Tahun Anggaran 2014. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Download : UU-Penerbangan 44. batubara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Kesehatan NO. TENTANG. 2. Judul. id : 43 hlm. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Adapun Urusan. Secara umum UU tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Permendagri 86 Tahun 2017 ini kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312. 10 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32. 2092, bulelengkab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. (UU SPPN) yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 26 Juli 2018: Sumber: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880: Subjek: Kriteria - Perubahan - Usaha - Kegiatan - Tata Cara - Izin - Lingkungan: Status Peraturan: Berlaku. matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kotaLampiran UU 23 Tahun 2014 hanya mengatur Panas Bumi dan Biofuel Pembagian Urusan Pusat dan Daerah berdasarkan Lampiran UU 23 Tahun 2014 (lanjutan. ID – Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota i. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1. 1 Disampaikan pada Focus Group Discussion “Inventarisir Persoalan UU No. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya. Riko Syahrudin. Details. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PERPRES No. Dasar Pemikiran a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Mencabut : PP No. PERATURANPEDIA. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. IR IA N. Daftar Isi. kemanusiaan; b. Download. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2018. PENDIDIKAN MENENGAH. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya juga telah diatur secara khusus seputar hukum perlindungan anak. 2014/No. PUTRI ZAHRA. 75 TLN No. Tahun. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. AbstractLandasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 23 tahun 2014). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Lampiran 2, Kompetensi Pendidik (guru Paud, Guru Pendamping, Guru Pendamping. Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertimbangan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32. pembinaan dinas & diksus; pembinaan direktorat. terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini. 6. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1 (PDF) UU No 23 Tahun 2014 dan Lampiran 322 1 | Ardhi Tomiyansyah - Academia. Jenis. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 rincian penerimaan perpajakan, pnbp, anggaran transfer ke daerah, dan pembiayaan anggaran. STATUS PERATURAN. . PP No. peraturan gubernur (pergub) no. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. 182, 2013 KEUANGAN NEGARA. Sehingga pada UU No. 2. bahwa dengan berlaku nya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang. 23, LN. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH. Jenis. 24. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mengubah : PERMENDAGRI No. View PDF. Pasal 22 a yat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum:. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. Administrasi Pemerintahan 02 Desember 2015 23:31:14 WIB. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH. NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU No. 1. U. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Beranda. Umum. Judul. Judul. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 1 TATA CARA PEMANTAUAN DAN. Peningkatan kapasitas aparatur desa PusdiklatpemdaPemeri 11. ID : 5 HLM. BN 2019/ NO 1447; PERATURAN. UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2. STATUS PERATURAN. 1. PP Nomor 34 Tahun 2014_Lampiran. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir merupakan hasil evaluasi atas UU No. Garuda Sanger. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Beranda. 12, LN. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (UU/2014/23) tentang Pemerkasaan Daerah dengan Rahmat Tuhan yang Maha Presiden Republik Indonesia. 23 tahun 2014, dicabut dan menjadi urusan. 4 pendapatan pph pasal 23 37. c) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal. Subjek. Pendidikan 2. AbstractPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . go. Undang-undang (UU) No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Belum Tersedia. Tematik. Belum lagi pada lampiran UU yang memuat pembagian. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. DItayangkan oleh KPAI -. pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan no sub urusan pemerintah. 112, BN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Bidang Hukum: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA:. 2017 mengatakan bahwa berkaitan dengan pengalihan kewenangan pada sub-urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar proses validasi data personil. Kedua, implikasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sesuai Pasal 404 UU 23 tahun 2014, pengalihan P3D harus selesai 2 tahun sejak ditetapkannya UU 23/2014. matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota a. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. 144 -5- Bagian Ketiga Naskah Dinas KorespondensiPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. peraturan gubernur (pergub) tentang perubahan atas lampiran i a dan lampiran i b serta tambahan lampiran i c peraturan gubernur nomor 23 tahun 2018 tentang perubahan atas lampiran i a dan lampiran i b peraturan gubernur nomor 41 tahun 2017. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang -Undang ini. 142, TLN No. Penyuluhan Pertanian tidak menjadi bagian dalam lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UNDANG-UNDANG NO. 29. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. - Ditetapkan di Jakarta. bpk. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah. 2014 UNDANG-UNDANG NO. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota i. Dinyatakan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan, bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan untuk media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang berada pada lingkungan: a) Permukiman; b) Tempat. 5650, LL SETNEG: 11 HLM. No. 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Dasar Hukum. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710.